Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memangkas target program sekolah swasta gratis untuk tahun 2026. Hal ini terjadi menyusul penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima dari pemerintah pusat, yang berimplikasi pada anggaran daerah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania, menjelaskan bahwa rencana awal adalah untuk menyasar sekitar 260 sekolah. Namun, dengan kondisi keuangan yang ada, Pemprov harus melakukan rasionalisasi terhadap jumlah tersebut.
Pemprov DKI Jakarta menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk 2026 sebesar Rp81,32 triliun. Jumlah ini mengalami penurunan signifikan sebesar Rp10,54 triliun dibandingkan APBD tahun sebelumnya.
Karena turunnya DBH, program yang semula direncanakan untuk mencakup banyak sekolah terpaksa dikurangi. Kini, hanya sekitar 100 sekolah yang akan mendapatkan bantuan dari program sekolah swasta gratis.
“Penurunan jumlah sekolah yang mendapat bantuan memang harus dilakukan akibat pengurangan signifikan pada DBH,” ungkap Atika dalam konferensi pers yang berlangsung di Balai Kota Jakarta, menjelaskan penyebab rasionalisasi ini.
Pemangkasan Anggaran dan Dampaknya Terhadap Pendidikan
Penurunan DBH tentu berdampak langsung pada sektor pendidikan. Kekurangan dana membuat Pemprov tidak bisa memenuhi target awal untuk program pendidikan yang telah direncanakan. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat pendidikan adalah salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah.
Meskipun ada penurunan, Atika menegaskan bahwa target tahun ini masih lebih baik dibandingkan tahun lalu. Tahun 2025, hanya 40 sekolah yang menjadi sasaran program ini, sedangkan kini meningkat menjadi 100 sekolah.
Upaya untuk meningkatkan jumlah sasaran setiap tahun tetap dilanjutkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan demikian, pemerintah berharap untuk bisa memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat.
Namun, dengan adanya penurunan anggaran, tantangan dalam mendukung pendidikan tetap ada. Hal ini mengundang diskusi mengenai bagaimana cara pemprov bisa mengoptimalkan anggaran yang ada untuk tetap memenuhi kebutuhan pendidikan.
Alasan Penurunan Dana Bagi Hasil
Penurunan alokasi DBH terjadi karena perubahan kebijakan dari pemerintah pusat. Hal ini menjadikan DKI Jakarta harus menyesuaikan diri dengan anggaran yang jauh lebih sedikit. Selisih antara DBH yang diharapkan dan yang sebenarnya diterima cukup mencolok.
Pemerintah DKI mencatat bahwa saat ini jumlah DBH yang diterima hanya mencapai Rp11,16 triliun pada tahun 2026. Hal ini berbanding terbalik dengan tahun 2025 yang mencapai Rp26,14 triliun.
Dalam hal ini, alokasi yang paling signifikan mengalami penurunan adalah DBH Pajak, dengan penurunan mencapai Rp14,79 triliun. Situasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk tetap mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan publik.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah dihadapkan pada dilema. Di satu sisi, mereka harus menjaga keseimbangan anggaran dan di sisi lain, harus memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk pendidikan.
Keberlanjutan Program Pendidikan di Jakarta
Program sekolah swasta gratis sangat penting untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Dengan adanya program ini, diharapkan semua anak di Jakarta dapat mengakses pendidikan yang layak. Meskipun jumlah sasaran berkurang, tetap ada harapan untuk peningkatan di masa mendatang.
Atika menyatakan keinginannya untuk menambah jumlah target sekolah setiap tahunnya, bergantung pada kemampuan anggaran yang ada. Hal ini menunjukkan komitmen pemprov dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
Pendidikan tak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga menjadi bagian dari partisipasi masyarakat. Semakin banyak keterlibatan masyarakat, semakin baik pula dukungan untuk pendidikan.
Untuk mencapai keberlanjutan program, penting bagi semua pihak untuk bekerja sama. Ini meliputi peran pemerintah, masyarakat, dan juga sektor swasta dalam ikut serta mendukung pendidikan.