Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan keinginannya untuk mengundang koalisi masyarakat sipil agar dapat memberikan masukan kepada tim transformasi dan reformasi internal kepolisian yang dipimpinnya. Ini merupakan langkah strategis untuk membangun kepolisian yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Beberapa hari ke depan kami akan melakukan pertemuan dengan koalisi masyarakat sipil untuk mengumpulkan pandangan dan masukan mereka,” ujar Sigit saat konferensi di Mabes Polri, Jakarta Selatan. Ia berharap masukan ini dapat menjadi satu rangkuman besar yang mencerminkan suara masyarakat.
Sigit juga menambahkan bahwa mereka telah memperoleh masukan dari berbagai pakar dan pengamat, dan berharap itu dapat mewakili harapan masyarakat terhadap Polri. Proses ini dianggap penting untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri) ke depan.
Pentingnya Kolaborasi dengan Masyarakat Sipil dalam Reformasi Polri
Keterlibatan masyarakat sipil dalam proses reformasi ini sangat krusial. Dalam pandangan Sigit, suara masyarakat dapat memberikan perspektif yang lebih luas mengenai tantangan yang dihadapi Polri. Dengan demikian, reformasi yang dilakukan akan lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan lapangan.
“Kami perlu mendengarkan berbagai pandangan dari masyarakat untuk memperbaiki institusi ini,” ungkapnya. Hal ini menunjukkan komitmen Polri untuk lebih terbuka dan responsif terhadap kritik yang membangun. Transparency dan akuntabilitas menjadi kata kunci dalam reformasi ini.
Lebih jauh, Sigit mengemukakan bahwa hal ini sejalan dengan upaya Komite Reformasi Kepolisian yang telah dibentuk oleh pemerintah. Keterlibatan berbagai pihak diharapkan dapat memastikan bahwa reformasi ini tidak hanya berjalan di atas kertas, tetapi juga dapat diimplementasikan dalam praktik.
Strategi Reformasi Melalui Tim Transformasi
Sigit telah membentuk tim transformasi reformasi Polri melalui Sprin Kapolri pada tanggal 17 September 2025. Tim ini terdiri dari 52 perwira tinggi dan perwira menengah yang bertugas untuk merumuskan langkah-langkah strategis untuk reformasi. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap berbagai tantangan yang dihadapi Polri dalam menjalankan tugasnya.
“Setiap anggota tim memiliki peran strategis dalam memastikan reformasi ini berjalan efektif,” jelas Sigit. Dengan adanya struktur tim yang jelas, diharapkan proses reformasi dapat terlaksana dengan lebih terarah dan sistematis.
Pola komunikasi yang baik antara tim reformasi dan masyarakat menjadi hal yang harus dijaga. Sigit menegaskan pentingnya umpan balik dari masyarakat dalam setiap tahapan reformasi yang dilakukan oleh Polri.
Komitmen Polri untuk Melaksanakan Rekomendasi Reformasi
Kapolri menegaskan bahwa Polri terbuka untuk melaksanakan rekomendasi yang dihasilkan dari proses reformasi ini. Hal ini mencerminkan keseriusan institusi dalam meningkatkan reputasi dan efektivitas kerja mereka di mata masyarakat. Rekomendasi yang diperoleh dari masukan masyarakat dan pengamat diharapkan bisa menjadi acuan penting dalam menjalankan kebijakan.
“Kami akan menindaklanjuti setiap masukan dengan baik, dan berharap dapat melihat perubahan di lapangan,” ujarnya. Ini menunjukkan bahwa Polri tidak hanya menerima masukan, tetapi juga berkomitmen untuk melaksanakan perubahan yang diperlukan.
Berdasarkan rencana, rekomendasi yang dihasilkan akan dievaluasi dan mungkin akan disempurnakan oleh tim yang dibentuk oleh Presiden. Proses ini diharapkan bisa menghasilkan kebijakan yang aplikatif dan berdampak positif bagi masyarakat.