Peredaran obat palsu dan makanan ilegal di seluruh dunia semakin mengkhawatirkan, termasuk di Indonesia. Data dari Organisasi Kesehatan Dunia menunjukkan bahwa sekitar 10 persen obat yang ada di negara berkembang adalah produk palsu, dan Indonesia berada di dalam kelompok negara tersebut.
Kondisi ini tidak hanya menciptakan masalah kesehatan masyarakat, tetapi juga mengancam ekonomi nasional. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI), Taruna Ikrar, menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menanggulangi peredaran obat dan pangan palsu secara tegas dan terkoordinasi.
“Mari kita bersatu melawan obat dan pangan palsu demi kemajuan rakyat. BPOM bertanggung jawab untuk menjamin keamanan obat, kosmetik, dan makanan yang dikonsumsi masyarakat,” ungkap Taruna dalam acara Deklarasi Komitmen Bersama dan Pencanangan Program Perkuat Penanganan Obat dan Makanan Palsu di Kantor BPOM pada Kamis, 5 Februari 2026.
Apa Saja Kerugian dari Obat Palsu yang Harus Diketahui?
Peredaran obat palsu membawa dampak signifikan terhadap kerugian ekonomi yang meluas. Taruna menegaskan bahwa potensi kerugian akibat produk palsu diperkirakan lebih dari Rp470 triliun.
Jumlah tersebut mencakup hilangnya penerimaan negara dari pajak, kerugian finansial pelaku usaha yang legal, serta meningkatnya biaya kesehatan. Kehadiran obat palsu dapat menyebabkan berbagai komplikasi kesehatan, mulai dari penyakit berkepanjangan hingga kematian, yang pada gilirannya membebani sistem kesehatan nasional.
Kesenjangan dalam pengawasan di negara berkembang sering kali dimanfaatkan oleh oknum tak bertanggung jawab untuk mendistribusikan produk di bawah standar. Ditambah lagi, rantai distribusi yang rumit memungkinkan obat palsu menyusup ke tangan konsumen dengan lebih mudah.
Pentingnya Perkuatan Kerja Sama Lintas Sektor dalam Penanganan Obat Palsu
Penting untuk memperkuat kerja sama lintas sektor sebagai respons terhadap ancaman pemalsuan obat dan makanan. BPOM berupaya menempatkan aparat kepolisian terbaik untuk mengambil keputusan pada tingkat eselon I, serta menjalin kerja sama dengan Kementerian Hukum.
Menurut Taruna, dampak dari peredaran obat palsu tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga merusak citra serta daya saing produk lokal di pasar internasional. Oleh karena itu, perlindungan terhadap obat dan makanan sangat penting untuk menjaga kualitas dan integritas produk Indonesia.
“Saya yakin, dengan upaya bersama melawan kepalsuan, kita dapat menjaga keamanan, perlindungan, dan integritas produk yang diproduksi di Indonesia,” ujarnya. Komitmen kolektif tampak menjadi kunci untuk mencegah peredaran produk ilegal ini.
Strategi Menanggulangi Obat dan Makanan Palsu secara Efektif
Strategi proaktif diperlukan untuk menanggulangi peredaran obat dan makanan palsu. Taruna menekankan bahwa sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah langkah penting untuk memutus rantai distribusi obat palsu secara sistematis dan berkelanjutan.
Dalam hal ini, keterlibatan masyarakat dalam melaporkan produk-produk mencurigakan juga sangat diharapkan. Program edukasi bagi masyarakat mengenai risiko penggunaan obat palsu serta pangan ilegal menjadi sangat relevan untuk meningkatkan kesadaran publik.
Diperlukan juga penegakan hukum yang lebih ketat untuk menghukum pelaku yang terlibat dalam distribusi produk ilegal. Tanpa adanya tindakan tegas, peredaran obat palsu akan terus menjadi ancaman bagi kesehatan dan ekonomi masyarakat.
Peran Masyarakat dalam Melawan Peredaran Obat Palsu
Masyarakat memiliki peran sentral dalam melawan peredaran obat palsu. Tingkat kesadaran yang tinggi dari individu akan membantu mengurangi permintaan terhadap produk ilegal ini. Masyarakat diharapkan lebih cermat dalam memilih produk yang akan dikonsumsi.
Keterlibatan komunitas mengedukasi satu sama lain tentang pentingnya menghindari produk yang meragukan menjadi langkah awal yang baik. Selain itu, dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) legal juga sangat penting agar mereka tetap berkompetisi menghadapi produk nusantara yang tidak berkualitas.
Upaya kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat, dengan saling berbagi informasi mengenai produk-produk yang aman dan berbahaya, perlu terus digalakkan. Keberhasilan dalam melawan peredaran obat dan makanan palsu tidak hanya tergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga dari kesadaran dan tindakan masyarakat secara keseluruhan.