TNI Mengakui Membubarkan Kerumunan yang Kibarkan Bendera Bulan Bintang di Aceh

Prajurit TNI bersenjata laras panjang dilaporkan membubarkan iring-iringan massa yang hendak mengantar bantuan ke Aceh Tamiang di Lhokseumawe karena mengibarkan bendera bulan bintang pada Kamis (25/12). Peristiwa ini menimbulkan sejumlah tuduhan dan penjelasan resmi terkait dengan hak mengibarkan bendera dalam konteks hukum yang berlaku di Indonesia.

Informasi yang dihimpun menunjukkan bahwa warga berangkat dari Beureunuen, Kabupaten Pidie dengan truk dan sepeda motor sambil membawa bantuan. Saat perjalanan, beberapa orang di atas truk mulai mengibarkan bendera bulan bintang, yang kemudian menjadi pemicu pembubaran oleh pihak keamanan.

Setibanya di Lhokseumawe – Aceh Utara, iring-iringan tersebut dihadang oleh TNI yang meminta agar tidak mengibarkan bendera tersebut. Sempat terjadi ketegangan berupa aksi kejar-kejaran dalam proses pembubaran yang dilakukan oleh aparat keamanan.

Pentingnya Memahami Regulasi Terkait Pengibaran Bendera

Dari video yang beredar, tampak anggota TNI mengamankan bendera bulan bintang dan menangkap seorang individu yang diduga membawa senjata api. Pembubaran ini memunculkan pertanyaan mengenai legalitas pengibaran bendera selain Merah Putih di wilayah tersebut.

Salah seorang peserta rombongan yang terlibat dalam insiden ini menjelaskan, “Kami bawa bantuan untuk Aceh Timur dan Tamiang, tapi diadang di Kandang di suruh turunkan bendera.” Ungkapan ini mencerminkan kebingungan dan ketidakpuasan warga atas tindakan yang diambil oleh aparat.

Aksi serupa juga terjadi di Aceh Utara ketika massa melakukan unjuk rasa untuk menuntut penetapan status bencana nasional. Dalam situasi ini, warga yang mengibarkan bendera bulan bintang juga menjadi sasaran razia oleh TNI hingga aksi mereka bubar.

Respon Resmi Pihak Keamanan Dan Penjelasan Situasi

Kepala Penerangan Kodam Iskandar Muda, Letkol Inf T. Mustafa Kamal, membenarkan bahwa pihaknya membubarkan konvoi warga tersebut. Ia menekankan pentingnya mematuhi hukum yang ada, dengan menegaskan, “Kalau bendera bulan bintang itu tidak legal, secara UU tidak boleh menaikkan bendera selain Merah Putih.”

Mustafa menjelaskan bahwa penggunaan bendera bulan bintang belum disetujui secara hukum untuk dikibarkan. Pihaknya mengambil langkah antisipasi guna menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah Aceh.

Lebih jauh, ia menambahkan bahwa meskipun Aceh memiliki kekhususan, penggunaan bendera tersebut harus sejalan dengan regulasi yang berlaku. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara hak warga untuk mengekspresikan diri dan kepatuhan terhadap hukum.

Proses Hukum dan Penanganan Tindak Lanjut

Dalam insiden ini, seseorang yang diduga membawa senjata api oleh TNI telah diserahkan kepada pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut. Mustafa memastikan bahwa hanya satu orang yang diamankan dalam kejadian itu.

“(Diamankan) 1 orang itu yang membawa senjata api, sudah kita serahkan ke polisi,” ungkapnya. Hal ini menunjukkan upaya dari pihak keamanan untuk menindaklanjuti setiap pelanggaran hukum yang mungkin terjadi.

Aksi pembubaran ini dikomandoi oleh Danrem Lilawangsa dan menunjukkan bahwa otoritas militer berperan aktif dalam menjaga stabilitas di daerah tersebut. Meskipun demikian, pertanyaan mengenai hak pengibaran bendera dan kebebasan berekspresi tetap menjadi isu yang perlu diperhatikan.

Pentingnya Dialog Antara Warga dan Otoritas

Berdasarkan kejadian ini, penting untuk mempertimbangkan dialog yang konstruktif antara pihak berwenang dan masyarakat. Rasa pemahaman yang lebih baik antara kelompok masyarakat dan institusi keamanan dapat mengurangi ketegangan seperti yang terjadi di Lhokseumawe.

Pemangku kepentingan termasuk pemerintah dan masyarakat perlu berupaya membuka ruang diskusi terkait isu-isu sensitif seperti simbolisme bendera. Hal ini penting untuk mencapai kesepakatan yang bermanfaat bagi semua pihak dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap birokrasi.

Tindakan serta respon yang diambil oleh pihak keamanan harus didasarkan pada prinsip penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Ini bukan hanya mencakup hak untuk mengibarkan bendera, tetapi juga hak untuk menyampaikan suara dan aspirasi komunitas yang mungkin selama ini terpinggirkan.